Revitalisasi sekolah 2026 mencakup sekolah negeri dan sekolah swasta sebagai bagian dari target pembangunan 71.744 satuan pendidikan.
Revitalisasi sekolah 2026 tidak hanya menyasar sekolah negeri. Pemerintah juga memasukkan sekolah swasta dalam sasaran pembangunan satuan pendidikan tahun ini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah. Karena itu, revitalisasi mencakup kedua kelompok sekolah tersebut.
Sekolah Swasta Masuk Sasaran Revitalisasi
Menurut Mu’ti, pemerintah memandang dukungan sekolah swasta penting untuk menyukseskan program pendidikan. Posisi tersebut membuat sekolah swasta turut masuk dalam sasaran revitalisasi.
“Sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta.,” tutur Mu’ti.
Sementara itu, pemerintah merencanakan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan sepanjang 2026. Program tersebut berjalan melalui Kemendikdasmen dan kementerian terkait.
Di lapangan, pembangunan telah dimulai pada 11.744 satuan pendidikan. Lebih dari 1.000 satuan pendidikan telah menyelesaikan proses revitalisasi.
Sekolah Negeri dan Swasta Ikut Program 2026
Yang patut dicatat, pemerintah juga menggunakan Anggaran Belanja Tambahan atau ABT dalam pelaksanaan revitalisasi. Jumlah sekolah yang masuk sasaran masih berpotensi bertambah.
Mu’ti menyebut sistem swakelola menjadi salah satu faktor pendukung penambahan sasaran. Skema ini melibatkan sekolah secara langsung dalam proses pembangunan.
Dalam praktiknya, sistem swakelola dinilai membuat pembangunan lebih efisien. Sekolah dapat mengerjakan pembangunan dengan biaya yang lebih rendah.
“Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah.,” kata Mu’ti.
Selain itu, sekolah juga dapat memperoleh tenaga kerja dan material dari wilayah sekitar. Dampaknya, aktivitas revitalisasi ikut menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
Tak hanya itu, sejumlah sekolah swasta mendapat dukungan swadaya masyarakat. Dukungan tersebut membantu melengkapi pembiayaan kebutuhan revitalisasi.
Adapun sasaran revitalisasi memiliki tiga prioritas utama. Pemerintah memprioritaskan sekolah terdampak bencana, sekolah rusak berat, dan sekolah di wilayah 3T.
Faktanya, ketiga kelompok tersebut menjadi fokus program revitalisasi pada 2026. Pemerintah menempatkan kondisi sekolah dan wilayah sebagai dasar penentuan prioritas.
Lebih lanjut, Mu’ti meminta masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan diperlukan agar pembangunan mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan.
Ia juga meminta pelaksanaan revitalisasi terbebas dari kebocoran dan penyalahgunaan. Pemerintah menempatkan pengawasan publik sebagai bagian dari pelaksanaan program.
